Penulis : Mansur Karaeng
Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Praktik ini akan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan sekian, setelah kepentingan dirinya, donatur, atau partai politik.
”Akhirnya figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, bukan yang berkompetensi atau kuat berintegritas. Mereka memilih menang dengan cara apa pun, ini bukan sosok pemimpin yang ideal,” kata Mansur Karaeng.
Figur yang terpilih karena korupsi politik ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain. Hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang ”balik modal” yang dikeluarkannya selama kampanye.
Korupsi tersebut bisa berdampak di internal instansi yang dipimpin maupun kepada masyarakat. Di internal, korupsi bisa terjadi dalam bentuk jual beli jabatan atau pada pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dampaknya kepada masyarakat, akan terlahir regulasi yang tidak memihak mereka, pungutan liar, hingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan.
”Kerugiannya kepada masyarakat, pasti akan muncul pungutan liar, karena dia harus mencari sumber dana lain. Dia juga akan memotong anggaran, sehingga kualitas pembangun berkurang. Dalam hal ini, masyarakat mengalami kerugian langsung dan tidak langsung,”
Merujuk pada sistem demokrasi, dalam prinsipnya, bertujuan untuk memberdayakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, dalam realitasnya, ada faktor-faktor yang merusak integritas sistem demokrasi tersebut. Salah satu faktor yang paling merusak adalah politik uang. Politik uang merujuk pada praktik penggunaan uang atau kekayaan material dalam upaya mempengaruhi proses politik, termasuk pemilihan umum.
Politik uang lah yang kemudian merusak sistem demokrasi kita. Pengaruh Politik Uang dalam Sistem Demokrasi diantaranya:
- Politik uang merugikan prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan adanya politik uang, kekayaan menjadi faktor penentu yang kuat dalam pengaruh politik, yang mengesampingkan suara dan aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi landasan pemilihan umum.
- Politik uang dapat memperkuat korupsi dan memicu konflik kepentingan di antara para pemimpin politik. Para calon atau pejabat yang menerima sumbangan uang besar dari pihak tertentu cenderung cenderung mengabdi kepada kepentingan individu atau kelompok yang mendanainya, daripada mewakili kepentingan publik secara adil.
- Politik uang memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kandidat atau partai yang dapat mengumpulkan jumlah uang yang besar akan memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya politik, seperti kampanye yang mahal, iklan, dan konsultan politik yang berpengalaman. Akibatnya, kandidat yang kurang mampu secara finansial atau partai yang tidak didukung oleh kelompok kaya menjadi terpinggirkan dan kesempatan mereka untuk bersaing secara adil menjadi terbatas.
- Praktik politik uang merusak kepercayaan publik terhadap proses politik dan institusi demokrasi. Ketika rakyat melihat bahwa uang dan kekuasaan berkaitan erat dalam politik, mereka cenderung menjadi skeptis terhadap tujuan dan niat para pemimpin politik. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik dan menimbulkan apatis yang berbahaya dalam masyarakat.
Untuk perlu dilakukan upaya untuk memerangi politik uang. Upaya untuk memerangi politik uang dalam sistem demokrasi dapat melibatkan beberapa langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh negatifnya. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:
- Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang dan peraturan yang ketat untuk mengatur pendanaan kampanye dan keuangan politik secara umum. Regulasi ini harus mencakup batasan pada jumlah sumbangan individu dan entitas bisnis, serta memperketat pelaporan dana kampanye dan transparansi keuangan politik. Selain itu, perlu ada sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.
- Model pembiayaan publik atau publik-matching funds dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan calon atau partai politik terhadap sumbangan uang pribadi atau korporasi. Dalam model ini, pemerintah memberikan dana publik yang sejalan dengan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh kandidat atau partai secara independen. Hal ini membantu menciptakan kesetaraan dalam persaingan politik dan mengurangi dominasi uang dalam proses pemilihan.
- Penting untuk meningkatkan transparansi dalam hal pendanaan kampanye dan kegiatan politik. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat aturan pelaporan keuangan, mempublikasikan informasi tentang sumbangan dan pengeluaran kampanye secara terbuka, serta memperketat pengawasan dan audit oleh lembaga yang independen. Akuntabilitas yang ketat harus diberlakukan untuk memastikan bahwa calon dan partai politik mematuhi aturan yang ada.
- Meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif politik uang dan pentingnya integritas dalam sistem demokrasi sangat penting. Kampanye pendidikan politik yang melibatkan masyarakat, sekolah, media, dan lembaga sipil dapat membantu mengubah persepsi dan perilaku terkait dengan politik uang. Mengajarkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi yang adil, dan mempromosikan pemilih yang berpendidikan dapat mengurangi pengaruh politik uang.
- Membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan tentang pendanaan kampanye dan keuangan politik secara umum. Lembaga ini harus memiliki kekuasaan dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyelidikan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan politik uang.
- Melakukan reformasi politik yang lebih luas, seperti mengurangi biaya kampanye, membatasi masa kampanye yang terlalu panjang, memperkuat partai politik sebagai sarana perwakilan politik yang utama, dan mengurangi kekuasaan kelompok-kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi proses politik.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari praktek politik uang :
- Politik uang menghancurkan prinsip dasar demokrasi, yaitu kesetaraan politik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa pengaruh uang. Dengan menolak menerima politik uang, Anda mempertahankan integritas dan martabat demokrasi, serta memastikan bahwa pemilihan didasarkan pada aspirasi dan kepentingan publik.
- Jangan biarkan diri Anda tergoda oleh janji manis atau iming-iming uang dari para calon atau partai politik. Sebagai pemilih yang cerdas, berfokuslah pada visi, program, dan rekam jejak calon atau partai politik. Tinjau secara kritis platform politik mereka, nilai-nilai yang mereka anut, dan kemampuan mereka untuk memimpin dengan integritas. Pilihlah mereka yang berkomitmen pada pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Gunakan hak suara Anda untuk memilih calon yang berintegritas, kompeten, dan memiliki rekam jejak yang baik. Perhatikan pengalaman, pengetahuan, dan integritas calon dalam memenuhi janji-janji mereka. Hindari memilih calon hanya karena mereka memiliki dana kampanye yang besar atau menjanjikan uang dalam bentuk politik uang. Pilihlah berdasarkan kualitas dan kinerja, bukan berdasarkan uang.
- Jika Anda mengetahui adanya praktik politik uang, jangan diam. Laporkan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang, seperti lembaga pengawas pemilihan atau kepolisian. Partisipasi aktif dalam melawan politik uang memainkan peran penting dalam menjaga integritas proses politik. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan sistem demokrasi yang lebih transparan dan adil.
- Berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarkan kesadaran tentang bahaya politik uang dan pentingnya integritas dalam politik. Edukasi masyarakat melalui forum diskusi, pertemuan kelompok, media sosial, dan kampanye pemilihan dapat membantu mengubah persepsi dan perilaku terkait dengan politik uang.
Kepada seluruh masyarakat yang peduli dengan masa depan demokrasi kita, kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama menolak praktek politik uang yang merusak integritas sistem demokrasi. Politik uang mempengaruhi keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan publik dalam proses politik. Dengan mengambil sikap tegas menolak politik uang, kita dapat memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dihargai. (Tu/05)
