tagarutama.com, Jambi – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah strategis yang tak bisa ditawar dalam upaya mereformasi sistem pendidikan nasional. Dalam kunjungan kerja ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi, Kamis (8/5/2025), Juliyatmono mengungkapkan gagasan berani: gaji ideal bagi seorang guru di Indonesia seharusnya mencapai Rp 25 juta per bulan.
“Jika kita ingin kualitas pendidikan meningkat dan profesi guru kembali diminati generasi muda, maka kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Standar gaji Rp 25 juta adalah bentuk penghargaan yang layak,” ujar Juliyatmono saat berdialog dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Jambi.
Menurutnya, gaji layak tidak hanya soal angka, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi atas peran vital guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menyebut bahwa guru yang sejahtera akan lebih termotivasi, lebih produktif, dan lebih berdedikasi dalam membentuk karakter generasi masa depan.
Juliyatmono menyoroti realitas gaji guru di Indonesia saat ini yang masih jauh dari kata ideal. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru ASN golongan III berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan. Sementara itu, guru honorer justru banyak yang menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Kita bicara tentang tanggung jawab besar mendidik anak bangsa, tapi imbalan yang diterima masih sangat minim. Ini adalah ketimpangan yang harus segera dibenahi,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Baca Juga : Tinjau Ujian Sekolah, Wakil Bupati Manokwari Apresiasi Fasilitas SMPIT Insan Mulia Manokwari
Pandangan Juliyatmono mendapat pembenaran dari laporan UNESCO Global Education Monitoring 2023. Laporan tersebut menyoroti bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik seperti Finlandia dan Korea Selatan memberikan gaji guru yang setara dengan profesi profesional lain, ditambah pelatihan dan dukungan berkelanjutan.
“Lihat Finlandia. Di sana, gaji guru setara dengan pendapatan rata-rata nasional. Mereka dihormati dan terus dikembangkan secara profesional. Indonesia perlu belajar dari situ,” tambahnya.
Selain soal gaji, Juliyatmono juga menyinggung pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan. Ia menilai, meskipun anggaran pendidikan Indonesia telah mencapai 20 persen dari APBN, realisasinya masih belum optimal dan belum menyentuh kebutuhan mendasar seperti kesejahteraan guru.
“Alokasi anggaran pendidikan kita besar, tapi penyerapannya masih tersebar dan tidak fokus. Kalau dua persen dari PDB diarahkan ke peningkatan gaji guru, itu sangat mungkin,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juliyatmono juga menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga.
“BPS sudah menyampaikan bahwa jika dalam satu keluarga ada anggota yang berpendidikan minimal S1, maka kemungkinan mereka untuk hidup dalam kemiskinan sangat kecil. Tapi jika pendidikannya rendah, potensi masuk kategori miskin ekstrem meningkat drastis,” jelasnya.
Menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Juliyatmono mendorong agar posisi guru benar-benar diperkuat dalam kebijakan negara. Ia menutup pernyataannya dengan satu penegasan yang menggugah.
“Guru adalah fondasi peradaban. Jika kita tidak memberikan penghargaan yang layak kepada mereka, maka jangan harap kita bisa membangun masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (TU.01)
