tagarutama.com, Jakarta – Dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor interupsi pimpinan Rapat untuk menyampaikan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit serta penambahan markas TNI di wilayah Papua. Pada Rabu (14/1) Kemarin.
Paul menegaskan, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Papua. Ia menilai, hingga kini akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan utama yang belum tertangani secara maksimal.
“Masyarakat adat Papua menolak rencana perkebunan sawit. Tolong sampaikan kepada Presiden dan Menteri terkait agar rencana itu dihentikan karena tidak sesuai dengan kehendak orang Papua,” ujar Paul saat menyampaikan interupsi seperti dikutip dari koreri.com (15/01).
Paul juga mempertanyakan kebijakan penempatan batalion pertanian atau perkebunan di Papua. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan kehadiran sekolah dan rumah sakit dibandingkan pembangunan markas militer.
“Orang Papua membutuhkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, bukan penambahan markas tentara,” tegas Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay tersebut dikutip dari koreri.com (15/01).
Paul menambahkan, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama yang menjadi mandat kebijakan Otonomi Khusus Papua dan seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Sultan menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan para senator. Ia juga menyampaikan rencana untuk mengagendakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan langsung berbagai masukan dari daerah.
“Kami sedang mengupayakan jadwal pertemuan, termasuk dengan Presiden, dalam forum konsultasi untuk menyampaikan aspirasi yang sama,” ujar Sultan.
(TU-07)
