tagarutama.com, Jakarta– Melihat komoditas kakao dan kopi yang dinilai lebih prospektif dikembangkan sebagai unggulan ekspor Papua dibandingkan kelapa sawit. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau Billy Mambrasar, menilai arah pembangunan ekonomi Papua semestinya bertumpu pada komoditas yang menjaga ekosistem sekaligus memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Dilansir dari republika.co.id (20/01)
“Papua punya masa depan besar sebagai garda depan ekspor komoditas Indonesia. Banyak potensi yang belum tergarap optimal, seperti vanila, kakao, dan kopi,” ujar Billy, pada Sabtu (17/1/2026) lalu.
Menurut dia, kakao dan kopi memiliki keunggulan ekologis dibanding komoditas lain karena sistem budidayanya tidak menghilangkan tutupan hutan. “Saya lebih fokus ke kakao dan kopi karena lebih berkelanjutan. Komoditas ini tidak membabat habis hutan dan tidak menyebabkan homogenisasi hutan,” katanya.
Billy menjelaskan, pola tanam kakao dan kopi masih memungkinkan keberadaan pohon penaung (shade tree) serta dapat dikembangkan di kawasan hutan produksi tanpa menciptakan sistem monokultur. Kondisi ini membuat kedua komoditas tersebut lebih mudah memenuhi standar pasar hijau internasional.
Dari sisi pasar, peluang ekspor kakao dan kopi Papua dinilai sangat terbuka, khususnya ke negara-negara Eropa. “Pembeli di Eropa sangat menjunjung prinsip keberlanjutan. Mereka akan menanyakan apakah hutan dibabat, apakah ada pekerja anak, dan aspek lingkungan lainnya,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan tren tersebut. Sepanjang Januari hingga November 2025, ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 24,63 persen—tertinggi dibanding sektor lain—dengan kopi menjadi salah satu komoditas pendorong utama. Pada periode yang sama, ekspor nonmigas Indonesia ke Uni Eropa juga mencatat pertumbuhan dua digit.
Meski demikian, Billy menilai besarnya peluang tersebut belum sepenuhnya diimbangi kesiapan di dalam negeri, khususnya di Papua. Keterbatasan infrastruktur dasar dan industri pengolahan masih menjadi kendala utama. “Hilirisasi di Papua belum maksimal, dan itu yang terus saya coba fasilitasi,” ujarnya.
Akibat minimnya fasilitas pengolahan, sebagian besar kakao dan kopi Papua masih dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut. Padahal, tanpa hilirisasi, nilai tambah ekonomi justru dinikmati wilayah lain. “Idealnya, kita tidak lagi mengekspor bahan mentah, minimal sudah berbentuk setengah jadi,” kata Billy.
Selain persoalan pengolahan, ia juga menyoroti tingginya biaya produksi, terutama pada sektor logistik. Biaya pengiriman pupuk, menurutnya, menyerap porsi besar dari ongkos pertanian. “Biaya logistik pupuk hampir sepertiga dari total biaya produksi,” ujarnya.
Billy menegaskan, jika kakao dan kopi dikembangkan secara konsisten dengan dukungan industri pendukung dan infrastruktur memadai, Papua berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau nasional. “Papua tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga aktor utama dalam rantai ekspor hijau Indonesia,” katanya. (TU-07)
