tagarutama.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke MP, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 27–29 Januari 2026 guna memperkuat kerja sama bilateral di bawah Kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif Australia–Indonesia. Kunjungan ini juga menegaskan komitmen kedua negara dalam menjaga kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera.
Dalam kunjungan tersebut, Tony Burke bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, memimpin Rapat Dewan Menteri (Ministerial Council Meeting/MCM) ke-11 tentang Hukum dan Keamanan yang digelar di Jakarta pada 28 Januari 2026.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan dalam berbagai isu strategis, di antaranya penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan, keamanan siber, keamanan maritim sipil, penyelundupan manusia, serta penanganan migrasi tidak teratur.
Para menteri juga mengumumkan pembaruan Nota Kesepahaman Kerja Sama Keamanan Maritim antara Australian Border Force dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Kesepakatan tersebut bertujuan memperdalam koordinasi dan meningkatkan keamanan maritim bilateral.
Tony Burke menegaskan pentingnya kerja sama Australia dan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Menurutnya, kolaborasi kedua negara selama ini telah terbangun dengan kuat dan akan terus ditingkatkan demi kepentingan keamanan bersama dan stabilitas kawasan.
Selain menghadiri pertemuan tingkat menteri, Tony Burke juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pejabat Indonesia, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendagri Australia juga menyambangi Semarang untuk mengunjungi Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), lembaga kerja sama unggulan Australia–Indonesia yang berperan sebagai pusat regional penguatan penegakan hukum dan penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. (*)
(TU/JM)
