tagarutama.com, Jakarta – Upaya percepatan sertifikasi Bandara Siboru yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terus digencarkan. Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., bersama Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., melakukan pertemuan resmi dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Gedung Manggala Wanabakti, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan sertifikasi Bandara Siboru, pembahasan status kawasan hutan yang bersinggungan dengan lahan bandara, serta rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2,3 km untuk menjawab kebutuhan investasi yang terus mengalir ke Kabupaten Fakfak.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK, Ade Tri Ajikusumah, SE., M.Si., yang hadir langsung dalam pertemuan itu, menyampaikan respons positif. Ia menegaskan beberapa persyaratan utama dalam sertifikasi bandara akan segera dipenuhi dan pihaknya siap memberikan pendampingan teknis.
“Kami menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Fakfak dan mendukung percepatan sertifikasi Bandara Siboru sepanjang sesuai ketentuan tata kelola hutan dan peraturan yang berlaku, apalagi ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Ade.
Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa keberadaan Bandara Siboru memiliki nilai strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses mobilitas masyarakat yang lebih luas, dan mendukung masuknya investasi baru.
“Percepatan sertifikasi sebagai legalitas bandara menjadi prioritas agar proses operasional dan pengembangan infrastruktur berjalan tanpa hambatan administratif,” ujar Bupati Samaun Dahlan.
Baca Juga : Investor Korea Lirik 20 Ribu Ha Lahan Bomberay, Fakfak Siap Jadi Sentra Perkebunan Baru
Selain sertifikasi, Bupati juga memaparkan sejumlah agenda penting, di antaranya:
- Permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan akses jalan baru sepanjang ±26 km menuju Bandara Siboru agar lebih efisien.
- Pembebasan ruang hambatan penerbangan (Obstacle Limitation Surfaces/OLS) seluas 2 ha agar operasi penerbangan lebih aman.
- Pembebasan areal Sekolah Lapang Rakyat (SLR) seluas 20 ha yang masuk kawasan hutan untuk mendukung pendidikan non-formal sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Pihak KLHK RI menyatakan akan segera mengaktifkan tim teknis untuk menindaklanjuti hasil pembahasan, termasuk percepatan penerbitan sertifikat, pemetaan kawasan, dan penyusunan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., optimistis koordinasi lintas kementerian ini akan mampu menyelesaikan hambatan secara cepat dan tepat, sehingga sertifikasi bandara dapat segera diterbitkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin dengan dukungan penuh pemerintah pusat, Bandara Siboru bisa segera memiliki sertifikasi dan diperpanjang hingga 2,3 km guna mendukung percepatan pembangunan dan investasi di daerah,” pungkas Bupati Samaun Dahlan. (TU.01)
