PKS Desak Regulasi yang Berpihak pada Industri Nasional dan Perlindungan bagi Eks-Karyawan Sritex

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 3 Maret 2025 - 21:19 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hendry Munief menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi pada PT. Sritex.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hendry Munief menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi pada PT. Sritex.

tagarutama.com, Jakarta – Kasus yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). DPP PKS menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan industri dalam negeri agar lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional.

Menanggapi penutupan PT Sritex dan PHK terhadap puluhan ribu pegawainya pada Jum’at (28/02/2025) Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hendry Munief . Angkat bicara menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi pada PT. Sritex tersebut.

“Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Hendry Munief, dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui platform media sosial X.

Baca Juga : Gerindra Rayakan HUT ke 17, Tasmiyanti Tassa: Selamat Bapak Prabowo Ketua Umum Gerindra 2025 – 2030

Selain mendesak perbaikan regulasi, Hendry menekankan pentingnya langkah konkret untuk membantu eks-karyawan Sritex yang terdampak. Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menyiapkan program reskilling & upskilling guna memastikan para pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat terserap kembali di industri lain atau memiliki keterampilan baru untuk berwirausaha.

Baca Juga :  Trend Nikah di KUA, Murah dan Anti Ribet

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Hendry juga menegaskan bahwa hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus dipastikan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Instruksikan Penambahan Pusat Rehabilitasi Narkoba, Tegaskan Perang Bersama Melawan Narkotika

Menurut Hendry, kasus Sritex harus menjadi pelajaran penting agar industri tekstil dan manufaktur dalam negeri tidak semakin terpuruk. Oleh karena itu, pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk merancang kebijakan industri yang lebih berkelanjutan dan kompetitif guna menghadapi persaingan global.

“Kami di Komisi VII DPR RI akan terus mengawal perkembangan industri nasional agar tetap mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Hendry mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik demi memperkuat daya saing industri nasional di masa depan.

“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik demi masa depan industri nasional yang lebih kuat dan berdaya saing,” pungkasnya. (TU.01)

Follow WhatsApp Channel tagarutama.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca, Sejumlah Wilayah Indonesia Berstatus Waspada hingga Siaga
Kepala BMKG RI : Pilar Utama Manajemen Risiko Bencana Alam adalah Informasi yang Terintegrasi
MK Batalkan Frasa Penjelasan UU Polri yang Buka Celah Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil
Presiden Prabowo Instruksikan Penambahan Pusat Rehabilitasi Narkoba, Tegaskan Perang Bersama Melawan Narkotika
KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Publik Diminta Beri Informasi
Momen TEI 2025, Koperasi Myristica Fakfak Teken MoU dengan PT. Martina Berto & PT. Inovasia: Produk Lemak dan Manisan Pala Siap Go Nasional
Dorong Investasi, Samaun Dahlan & Donatus Nimbitkendik Koordinasi dengan KLHK untuk Sertifikasi Bandara Siboru
Investor Korea Lirik 20 Ribu Ha Lahan Bomberay, Fakfak Siap Jadi Sentra Perkebunan Baru

Berita Terkait

Sabtu, 20 Desember 2025 - 10:46 WIT

BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca, Sejumlah Wilayah Indonesia Berstatus Waspada hingga Siaga

Sabtu, 20 Desember 2025 - 07:20 WIT

Kepala BMKG RI : Pilar Utama Manajemen Risiko Bencana Alam adalah Informasi yang Terintegrasi

Jumat, 14 November 2025 - 23:16 WIT

MK Batalkan Frasa Penjelasan UU Polri yang Buka Celah Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil

Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:02 WIT

Presiden Prabowo Instruksikan Penambahan Pusat Rehabilitasi Narkoba, Tegaskan Perang Bersama Melawan Narkotika

Selasa, 28 Oktober 2025 - 12:10 WIT

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Publik Diminta Beri Informasi

Berita Terbaru

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya dalam satu kesempatan memberikan pandangan (foto/istimewa)

Politik

KDMP Tersendat, ARK Wanti-wanti Kecemburuan Sosial di Desa

Kamis, 15 Jan 2026 - 11:28 WIT

Produk Air Trimas bentuk Galon ( foto/ist)

Daerah

Ini Penyebab Kelangkaan Porduk Air Trimas di Sorong !

Rabu, 14 Jan 2026 - 16:47 WIT