KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Publik Diminta Beri Informasi

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 12:10 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Kereta Api Cepat Whoosh yang menjadi polemik.

Foto. Kereta Api Cepat Whoosh yang menjadi polemik.

tagarutama.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh. Penelusuran ini ternyata telah berjalan sejak awal 2025, jauh sebelum isu tersebut mengemuka di masyarakat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sejak penyelidikan dimulai, tim sudah bergerak mengumpulkan berbagai sumber informasi dari sejumlah pihak.

“Kami telah melakukan serangkaian langkah pendahuluan untuk menilai ada atau tidaknya indikasi pelanggaran dalam proyek tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Baca Juga :  Dirjen Bimas Islam: Anak-anak di Masjid Bukan Gangguan, Tapi Harapan Masa Depan

Ia menegaskan, keterlibatan publik sangat diharapkan untuk memperkuat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

“Siapa pun yang memiliki data, keterangan, atau dokumen relevan, silakan melaporkan kepada KPK. Informasi masyarakat sangat berarti untuk membantu tim mengurai perkara ini,” imbuhnya.

Baca Juga : Momen TEI 2025, Koperasi Myristica Fakfak Teken MoU dengan PT. Martina Berto & PT. Inovasia: Produk Lemak dan Manisan Pala Siap Go Nasional

Sumber internal lembaga antikorupsi menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan secara tertutup dalam tahap awal. Hal tersebut dilakukan agar proses pengumpulan bukti, penelaahan dokumen proyek, hingga permintaan keterangan kepada sejumlah pihak berjalan optimal tanpa gangguan.
Budi menjelaskan bahwa kehati-hatian dalam setiap tahapan tidak dapat diartikan sebagai lambat atau diam.

Baca Juga :  Jaksa Agung : Saya Copot dan Pidanakan Jika Ada Kajari yang Minta Proyek

“Setiap proses hukum memiliki standar dan prosedurnya. Kami memastikan setiap data divalidasi terlebih dahulu sebelum masuk ke langkah berikutnya,” kata dia menekankan.

Pengumuman resmi pada akhir Oktober 2025 ini dinilai sebagai bagian dari keterbukaan KPK kepada publik dan untuk menjawab berbagai spekulasi terkait dugaan mark up anggaran pada proyek transportasi strategis nasional bernilai triliunan rupiah itu. (TU.01)

Follow WhatsApp Channel tagarutama.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menbud–Dubes Jerman Bahas Pembaruan Kerja Sama Budaya dan Repatriasi Fosil Sangiran
Kemendagri dan Kementerian PU Percepat Pembangunan KIPP di Empat DOB Tanah Papua
Pemerintah Mulai Groundcheck 11 Juta Data PBI-JKN, Muhaimin: Harus Tepat Sasaran
Jelang Ramadhan, Wamen HAM Serahkan Santunan kepada Keluarga Korban Tragedi Mei 1998
Mendagri Australia Kunjungi Indonesia, Perkuat Kerja Sama Hukum dan Keamanan
Billy Mambrasar Putra Papua Pertama di Dewan Komisaris PT Taspen
Saksi Sebut Ada Tekanan Permintaan Rp 2 Miliar dalam Kasus Izin TKA Kemnaker
Dinkes Aceh Lakukan Pengendalian Nyamuk di Pengungsian Banjir Aceh Utara

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 14:45 WIT

Menbud–Dubes Jerman Bahas Pembaruan Kerja Sama Budaya dan Repatriasi Fosil Sangiran

Kamis, 26 Februari 2026 - 17:48 WIT

Kemendagri dan Kementerian PU Percepat Pembangunan KIPP di Empat DOB Tanah Papua

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:01 WIT

Pemerintah Mulai Groundcheck 11 Juta Data PBI-JKN, Muhaimin: Harus Tepat Sasaran

Senin, 16 Februari 2026 - 19:12 WIT

Jelang Ramadhan, Wamen HAM Serahkan Santunan kepada Keluarga Korban Tragedi Mei 1998

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:18 WIT

Mendagri Australia Kunjungi Indonesia, Perkuat Kerja Sama Hukum dan Keamanan

Berita Terbaru