tagarutama.com – Berakhir sudah pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dari DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI hingga DPD. Ditahun yang sama 2024 ini kita masih dihadapkan pada arena demokrasi lainnya di tingkat Daerah yakni pemilihan kepala daerah yang secara bersamaan rencananya akan di gelar pada November 2024.
Sedikitnya terdapat 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Meski demikian pelaksanaan pilkada masih terhitung 6 bulan lagi, namun suhu politik di beberapa daerah sudah mulai menghangat tak sedikit pula dalam situasi memanas.
Masing-masing bakal calon kepala daerah berusaha berebut rekomendasi partai politik sebagai tiket pintu masuk sebagai peserta pilkada dalam jalur partai politik. Belum lagi ada calon kepala daerah yang masuk melalui jalur independen.
Tak jarang perebutan rekomendasi partai dibumbuhi intrik-intrik politik yang lebih mengarah kepada pembunuhan karakter bakal calon.
Bakal calon yang dianggap memiliki kans besar memenangi pilkada, akan menjadi sasaran bulan-bulanan pembunuhan karakter dengan segala macam hujatan dan cacian bahkan cenderung fitnah.
Politik santun, mencerdaskan, dan sarat ilmu pengetahuan berubah menjadi pragmatisme politik yang penuh kebencian.
Debat debat politik diruang publik bahkan di media sosial dari kalangan para elite hingga ke masyarakat awam, tidak lagi mencerahkan.
Cara menyampaikan atau menggambarkan visi dan gagasan saat ini dirasa miskin data, hampa logika serta realisasi yang kosong.
Sikap individualis maupun kelompok menjadi lebih dominan ketimbang kepentingan berbangsa dan bernegara. Sikap Negarawan para elite politik yang seharusnya menjadi suri tauladan yang baik malah terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang tidak terpuji (KKN) yang kemudian terjerembab dalam jurang kehidupan yang hedonis, ambisius, dan pragmatis.
Kondisi politik kita hari ini seperti kehilangan marwahnya. Politik tidak lagi tentang seni mengatur manusia dengan penuh sentuhan ketulusan, namun berubah menjadi medan konflik yang penuh intrik.
Pada akhirnya masyarakat menjadi sasaran empuk. Masyarakat menjadi terpecah belah akibat adanya perbedaan pilihan. Polarisasi ini bisa kita lihat pada berbagai media sosial. Setiap individu maupun kelompok semakin terjebak pada fanatisme buta.
Bahkan lebih parahnya lagi, perilaku politik masyarakat sudah beralih pada pragmatisme transaksional. Siapa yang sudah memberi apa dan berapa.
Masyarakat sudah tidak lagi melihat latar belakang kandidat, apakah ia sesorang yang pernah dihukum karna kasus atau apakah person itu merupakan sosok yang hanya mendekat kepada rakyat menjelang pemilihan umum.
Pertanyaan masyarakat yang sering muncul, apa yang akan kau beri padaku jika aku mendukung dan memilihmu?. Pada akhirnya politik transaksional tersebut mengakibatkan biaya demokrasi menjadi sangat mahal.
Masyarakat bahkan sudah pada tahap bahagia bila ada yang memberi disaat menjelang pemilihan ketimbang berfikir tentang masa depan bangsa ini.
Mestinya Pilkada serentak ini dijadikan momentum memperbaharui moralitas politik. Politik santun dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, seyogyanya lebih dikedepankan ketimbang politik culas yang penuh intrik dan fitnah. Tugas demikian harus dilakukan oleh partai politik maupun calon kepala daerah yang sedang berkontestasi dalam Pilkada.(tu.05)
